Tag: Penguasa Provinsi Jawa

Penguasa Provinsi Jawa

Penguasa Provinsi Jawa

Penguasa Provinsi Jawa Tengah balik mencapai pandangan Alami Tanpa Dispensasi( WTP) dari Tubuh Interogator Finansial( BPK) RI.

Apalagi, Apresiasi WTP ini ialah yang ke- 13 kalinya berturut ikut diperoleh Pemprov Jawa Tengah.

Capaian itu diserahkan langsung badan V BPK RI, Ahmad Noor Supit pada Penjabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana dikala penyerahan Informasi Hasil Pengecekan( LHP) atas Informasi Finansial Penguasa Wilayah( LKPD) Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 di Ruang Rapat Sempurna DPRD Jawa Tengah, pada Selasa,( 4 atau 6).

Nana berterus terang amat besar hati atas capaian pemprov yang sanggup mencapai pandangan WTP ke- 13 itu.

” Ini bonus dorongan kita buat melajukan tingkatkan kemampuan yang lebih bagus, pastinya dalam tingkatkan jasa serta keselamatan warga Jawa Tengah,” tutur Nana.

Dengan cara garis besar, pertanggungjawaban penerapan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Perhitungan 2023 antara lain: realisasi Pemasukan Wilayah sebesar Rp25, 369 triliun ataupun 96, 75% dari sasaran sebesar Rp26, 222 triliun; Realisasi berbelanja wilayah serta berbelanja memindahkan sebesar Rp25, 800 triliun ataupun 93, 88% dari perhitungan sebesar Rp27, 482 triliun; Pembiayaan Netto sebesar Rp1, 330 triliun.

” Rembesan perhitungan seperti itu yang membuat Pemprov Jateng balik mendapatkan WTP,” ucap Nana.

Nana menarangkan, dalam LHP itu memanglah sedang terdapat sebagian saran yang butuh ditindaklanjuti oleh Pemprov Jateng.

Penguasa Provinsi Jawa

” Dapat kasih atas saran yang diserahkan, kita hendak lekas perbuatan lanjuti,” tuturnya.

Bagi Nana, dalam usaha tingkatkan jasa serta keselamatan warga Jawa Tengah, memanglah sedang terdapat beberapa profesi rumah. Di antara lain tingkatan kekurangan Jawa Tengah yang sedang besar ialah 10, 77 persen. Sedangkan nilai pengangguran terbuka terdaftar sudah hadapi penyusutan nyaris 1 persen

” Ini jadi minat kita. Kita wajib bantu- membantu. Sepanjang kita turun ke alun- alun senantiasa koordinasikan dengan cara dalam. Insyaallah jika telah diumumkan kita percaya kekurangan menyusut. Pengangguran pula lumayan banyak turun,” tuturnya.

Badan V BPK RI Ahmad Noor Supit berkata, BPK harus melaksanakan pengecekan atas LKPD tiap tahun buat penuhi mandat hukum.

Beliau berkata, BPK berkomitmen buat membenarkan pengurusan finansial khalayak yang akuntabel. BPK pula membagikan saran dalam aturan mengurus finansial wilayah supaya lebih bagus.

Viral ikn kalimantan akan buat kereta api => Slot Bet 200